Resume Buku Teori Budaya, karya David Kaplan dan Robert Manners

Selamatkan Pendidikan Indonesia dari Doktrin Globalisasi

Nur Allan Lasido

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengantar manusia pada kondisi dimana semua akses nyaris begitu mudah dijangkau. Kedahysatan era ini terjawab pada gerak nalar intelektual menciptakan penemuan perangkat teknologi muktahir, sesuai kebutuhan masyarakat modern. Jauh sebelum itu, kemampuan daya cipta manusia hanya sebatas menerjemahkan anasir-anasir semesta. Alam adalah titik sentrum dan manusia berada di bawah kendali alam. Saat itu babak sejarah manusia mulai menemukan bentuk baru; sebuah bentuk evolusi pikiran

Seperti saat ini, manusia telah menghilangkan semua tapal batas penghalang segala eksperasi dan kreativitas otak. Penanda-penanda zaman pun satu-persatu diidentifikasi sebagai penghubung antar waktu. Hingga akhirnya, manusia menjadi konektor antar waktu yang berjarak itu. Manusia tak-lain adalah aktor (Agen) pembaru yang “mulai” tercabut dari akar peradabannya. Dalam bahasa sederhana dikatakan manusia cenderung tidak manusiawi lagi. Aspek humanis yang melekat pada dirinya dimangsa habis-habisan oleh perilaku tamak dan serakah.

Inilah era dimana dunia dikuasai segelintir orang dan memiskinan jutaan lainya. Sebuah zaman yang diyakini sebagai pembawa berkah bagi mereka yang diuntungkan secara politis maupun ekonomis dengan berbekal kekuasaan. Globalisasi adalah nama agung era ini. Zaman yang kini terlanjur diterima sebagai konsekuensi logis gerak sejarah.

Globalisasi adalah istilah yang sempat mewacana pada pemerintah Orde Baru. Melalui institusi pendidikan, ide globalisasi mendapat tempat khusus dalam rangka memasifkan gagasannya. Masih ingatkah betapa lugunya kita didongengi tentang janji manis globalisasi. Istilah pasar bebas, kompetisi di bidang perdagangan dan pintu gerbang menuju sukses sebagi ciri era itu terasa tidak asing di telinga kita kala itu.

Seperti yang diungkapkan Louis Althusser seorang filsuf Perancis, pendidikan adalah bagian terpenting dari agent apparatus ideology. Sebuah sistem yang bekerja pada ketidaksadaran manusia melalui doktrin pikiran (ideologi). Merujuk teori Althusser ini maka doktrin globalisasi berhasil merasuki pikiran dan mengklaim dirinya sebagai gerbang menuju “kemajuan” dari segala aspek. Pengertian dan pemahaman sempit ini bahkan menjelma dogma, tak peduli masih banyak yang salah kaprah dan terjebak pada politik bahasa yang sengaja dihembuskan.

Selanjutnya muncul pertanyaan, “Mengapa globalisasi –yang identik dengan pasar bebas- bisa dipahami sebagai kemajuan dari aspek teknologi, ekonomi dan politik; bahkan negara jadi aktor dalam melegitimasi gagasan ini?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut tengoklah Sistem Pendidikan Indonesia (SPI). Sistem ini telah men-setting arah dan tujuan dimana pedagogi menjadi penopangnya. Sistem pendidikan kita telah dicederai dengan menghadirkan format yuridis bernama Undang-Undang BHP. UU ini menurut pemerhati pendidikan Alm DR. Mansyur Semma menyebutnya sebagai neokolonialisme gaya baru yang masuk melalui pendidikan. Sistem ini bisa membodohi rakyat karena lebih mengedepankan aspek komersial dan libralisasi. Saat ini UU BHP memang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun bukan berarti segala bentuk aturan yang menyerupai undang-undang ini telah berakhir. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mempersiapkan aturan pengganti BHP.

Sementara itu, terkait wajah “kusam” Pendidikan Indonesia, mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman adalah seorang yang dikenal sangat pragmatis, memandang pendidikan hanya sebagai instrumen dari industri. Ia mengistilahkan pendidikan harus siap pakai. Pengertian siap pakai di sini mengacu pada kepentingan industri. Konsepnya mengenai pendidikan link and macth, mencerminkan pandangannya bahwa pendidikan menjadi subordinat dari sektor industri, karena corak pendidikan tidak ditentukan oleh peradaban yang ingin dibangun, tapi oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Tapi konsep link and match itu gagal dengan sendirinya ketika Indonesia dilanda multi krisis dan banyak industri nasional yang rontok.

Pandangan mantan menteri pendidikan tersebut bertolak belakang dengan argument Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang secara manifest mengatakan tujuan pendidikan adalah “memanusiakan manusia”. Namun sayang slogan itu kini tinggal kenangan. Komersialisasi dan privatisasi pendidikan adalah produk globalisasi dan tentunya tidak dapat dilepas-pisahkan dari perkembangan kapitalisme dalam segala wajudnya. Atau dalam istilah David Harvey, “Globalisasi adalah anak yang lahir dari rahim kapitalisme”.


Sejarah Kelam Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Ketika tembok feodalisme dan kebuduyaan lama mulai lenyap, ilmuan tampil bak pahlawan. Berkat kemampuan penalaran (rasional) yang menjungkir balik kemampuan manusia dalam memprediksi akibat-akibat di luar nalar dianggap tak layak pakai. Umat manusia pun meyakini abad pencerahan, dimana ilmu pengetahuan menjadi primadona untuk mengungkap segala persoalan yang dikandungnya. Realitas dan fakta sosial menjadi rebutan. Bahkan tak jarang kerap kali dieksploitasi demi sebuah mimpi besar yang disebut “Kemajuan”. Mimpi ini harus ditafsir dengan menanggalkan mitos besar pengetahun yakni netralitas dan bebas nilai. Bukan tanpa alasan mitos besar ini merupakan protagonis dari cara berpikir masyarakat modern yang tak lain adalah sebuah revolusi berpikir intelektual borjuis.

Terkait dengan hal ini, kritik terbesar yang dikemukakan oleh jebolan generasi pertama Frankfut Scholl, Prof. Theodore Adorno bahwa ilmu pengetahuan (ilmiah) memiliki cacat bawaan. Dimana ilmu pengetahuan (saintifik) menjadi mesin dan alat kontrol kekuasaan. Bukan lagi sesuatu yang laten (tersembunyi) bahwa pengetahuan pun telah dikanalisasi pada suatu ideologi dominan. Secara subjektif penulis menyebutnya ideologi kapitalisme. Munculnya perang dunia pertama maupun kedua adalah bukti dari ilmu pengetahuan beserta intelektual yang menghasilkan teknologi perang, memiliki wajah ganda. Perangpun jadi solusi penyelesain konflik. Alih-alih memperjuangkan perdamaian, yang ada justru berujung pada penguasaan kekayaan sumber daya alam.

Pada posisi ini peran intelektual beserta penemuanya justru digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah menjalankan agenda dominasinya, termasuk sistem ekonomi neoliberal. Contoh kongkritnya ketika sistem ekonomi politik neolibralisme ini dicetuskan pada dekade 1950-an di Inggris dan USA telah berdiri dua institut studi kebiajkan ekonomi yang sengaja dibangun untuk menopang dan mendukung secara teoritis dan koseptual tentang tatanan ekonomi dunia yang berwatak neoliberalisme.

Dua lembaga pendidikan itu adalah The Institut of Economic Affairs (IEFA) dan Center for Policy Studies (CPS) serta di USA Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas California atau lebih populer disebut Brakley School. Rezim Orba saat berkuasa pernah mendidik kalangan ekonom liberal Indonesia di universitas California seperti, Prof Dr Widjojo Nitisastro sebagai suhunya (ketika itu Ketua Bappenas), Prof Dr Mohamad Sadli (Ketua BKPM), Prof Dr Aliwardhana (Menteri Keuangan), Prof Dr Subroto, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Frans Seda, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo, Drs Radius Prawiro (eks Gubernur BI). Mereka inilah peletak dasar pembangunan Indonesia model Orba. Para ‘mafia’ ini sempat bersinergi erat dengan pihak militer sejak 1957 lewat Seskoad di Bandung, tempat Soeharto pernah menimba ilmu. (Harsutejo:2007)

Menurut ahli ekonomi keuangan, Ramparts dan David Ransom dalam The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre, menyebutkan pemerintahan yang dikendalikan para ekonom Mafia Berkeley ini selain menunda pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, mereka juga menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan membuka pintu bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran ke Indonesia.

Selain itu, kehadiran Mafia Berkeley yang tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme internasional untuk menggulingkan Soekarno telah hadir jauh sebelum Soekarno digulingkan. Mafia Berkeley bekerja keras mempersiapkan segala alat legitimasi, berupa Undang Undang, rencana pembangunan, dan proposal pinjaman, yang memungkinkan bekerjanya tangan-tangan kapitalisme internasional dan pemerintahan tangan besi di tanah air.

Maka jangan heran, cap ekonom pro neoliberal disandingkan pada kawanan alumnus Brekley ini. Semua pembenaran secara ilmiah telah di-setting dan diarahkan pada sistem ekonomi yang sampai saat ini telah menggurita dan meninggalkan sang jawara negara maju seperti USA dan beberapa negara di Kawasan Eropa sebagai pemenang. Contoh ini sekaligus menjadi bukti bahwa kekuasaan mampu menaklukan ilmu pengetahuan serta mampu mengkonstruksi institusi pendidikan sesuai kepentingan rezim yang berkuasa.

Pendapat Michel Foucault bisa menjadi rujukan. Menurutnya dalam seperangkat pengetahuan mengandung manifestasi kekuasaan. Kekuasan tidak harus terbentuk dalam kerja mekanis atau linier melainkan diproduksi secara interaksional dalam wacana masyarakat. Ketika wacana atau pengetahuan tersebut diyakini maka di sanalah kekuasaan bekerja. Tidak salah kalau wacana ideologi sangat efektif jika ditransmisikan oleh seperangkat pengetahuan yang membentuk perangkat disiplin masyarakat. Pengetahuan ini dibentuk dan dikonstruksi oleh negara terutama lembaga pendidikan.

Namun, jujur harus diakui, institusi pendidikan kita belum mampu menjalankan fungsi hakikinya di tengah-tengah perubahan dan dinamika budaya yang terus berkembang. Akibatnya, lahirlah individu-individu berwatak korup seperti yang saat ini publik sering saksikan. Bahkan telah memposisikan Indonesia sebagai negara nomor wahid terkorup di kawasan Asia Pasifik. Sungguh memalukan! [V] Dari berbagai sumber.